JAKARTA – “Perubahan atau transformasi itu dari dalam (inside) bukan dari luar. Dari dalam lah kita berkembang, pola pikir dan budaya kerja,” demikian disampaikan Achmad Setyo Pudjoharsoyo dalam pembukaan pembekalan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Sabtu (29/8) secara virtual kepada sekitar 30.000 warga peradilan seluruh Indonesia.
Menurut Ahmad Setyo area perubahan tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir mindset dan budaya kerja (culture set). Oleh karena itu, MA bekerjasama dengan ACT Consulting lembaga konsultan transformasi budaya organisasi. Mengadakan survey budaya kerja MA untuk mengetahui indeks kesehatan budaya kerja. Hal-hal yang mendukung dan menghambat pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dan untuk mendapat masukan agar perbaikan budaya kerja di masa yang akan datang.
Diakui Ahmad Setyo bahwa saat ini birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung birokrasi efisien, efektif, produktif dan profesional. Birokrasi belum juga benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat belum mencapai kinerja yang lebih baik, dan belum berorientasi pada hasil.
“Dalam rangka upaya mendukung reformasi birokrasi diperlukan budaya kerja sikap perlaku individu-individu yang didasari nilai-nilai organisasi yang telah menjadi kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjalankan tugas sehari-hari di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya,” jelasnya.
Dengan kegiatan yang melibatkan Ary Ginanjar sebagai narasumber maupun pimpinan ACT Consulting, harapannya Delapan Nilai Utama MA benar-benar terinternalisasi di dalam jiwa seluruh warga Mahkamah Agung. Delapan nilai utama tersebut yaitu: Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakkan, Perlakuan yang sama di hadapan hukum.
“Marilah kita bersama-sama menjadi orang yang bijak dengan bercermin menyadari kekurangan masing-masing serta berjanji untuk memperbaiki diri,” tutup Ahmad Setyo
